Mekanisme Baru Kenaikan Pangat yang Perlu Anda Ketahui Sebagai PNS

Mekanisme baru kenaikan pangat yang perlu anda ketahui sebagai PNS, BKN mulai tahun 2015 mengubah mekanisme  proses kenaikan pangkat PNS. BKN menerapkan sistem kenaikan pangkat secara otomatis setiap 4 tahun. Kenaikan pangkat tanpa harus melalui mekanisme pengusulan oleh instansi tempat kerja PNS kepada BKN seperti yang diterapkan selama ini.

“Paradigmanya harus diubah melayani BKN bersama BKD (Badan Kepegawaian Daerah) tugasnya meningkatkan nilai tambah PNS agar pelayan publik bisa maksimal dalam memberikan layanan. Bagaimana mau memberikan layanan maksimal jika PNS sibuk urusi kenaikan pangkat? Sebaliknya, bagaimana mau naik pangkat jika sibuk memberikan pelayanan?" ujar Wakil Kepala BKN, Bima Aria Wibisana.

Kenaikan pangkat secara otomatis setiap 4 tahun ini dilakukan dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi (RB) dalam bidang kepegawaian. Menurut Bima, dengan adanya kebijakan tersebut, pegawai tidak perlu lagi dibuat sibuk mengusulkan kenaikan pangkat, karena BKN setiap empat tahun mengusulkan daftar nama pegawai yang dianggap layak naik pangkat ke BKD.

Selanjutnya, BKN hanya menunggu konfirmasi BKD terkait kinerja dan perilaku pegawai bersangkutan. Apakah sedang menjalani hukuman displin pegawai atau tidak. Jika tidak bermasalah maka bisa segera diproses kenaikan pangkatnya.

"Ada kasus terlambat 6 bulan hingga setahun. Ke depan kenaikan pangkat akan otomatis. Tidap perlu lagi repot mengusulkan, apalagi mengalami keterlambatan," kata Bima yang infoptk.com kutip dari setkab.go.id (15/05/15)

BKN akan mengirimkan daftar nama PNS yang akan naik pangkat pada periode tertentu enam bulam sebelumnya. Begitu juga PNS yang akan pensiun, BKN menyampaikan daftarnya setahun sebelum waktu berlakunya.

Sehingga PNS bisa segera memproses pemberkasannya agar saat jatuh tempo, baik naik pangkat maupun pensiun sudah bisa menerima haknya. Mereka yang naik pangkat bisa menerima gaji sesuai kepangkatannya, dan yang pensiun langsung bisa menerima uang pensiunnya tepat hari jatuh temponya.

"Sama halnya untuk pemberkasannya, cukup dilakukan secara online. Tidak perlu bawa berkas bertumpuk ke BKN. Makanya BKD diharap secara intensif melaksanakan pelayanan online untuk mempercepat pelayanan," kata Bima.

Meskipun BKN menerapkan sistem kenaikan pangkat secara otomatis, PNS diminta tidak terlena dan berleha-leha. Sebab, secara pinsip kenaikan pangkat diberikan kepada PNS berdasar kinerja, bukan masa kerja. 

BKN selama dua tahun terakhir akan melakukan analisa atas hasil penilaian kinerja PNS. Jika minimal selama dua tahun terakhir itu kinerjanya baik, maka namanya akan masuk daftar proses kenaikan pangkat. Namun jika kinerjanya tidak baik, tentu namanya tidak akan diproses. 

Petunjuk Teknis Penulisan Ijazah Tahun Pelajaran 2014 - 2015

Petunjuk Teknis Penulisan Ijazah Tahun Pelajaran 2014 - 2015

Nomor : 2380/H/TU/2015

Tanggal : 4 Mei 2015

Lampiran:

2380/H/TU/2015 4 Mei 2015

PEDOMAN PENGISIAN BLANGKO IJAZAH

SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

TAHUN PELAJARAN 2014/2015

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

TAHUN 2015

Unduh disini :

https://app.box.com/s/ozwxjko5ttfuce74udiwzlvcvjh6hnmu

BKN Berlakukan Kenaikan Pangkat Otomatis Bagi PNS

Tidak Tunggu Usulan

BKN Berlakukan Kenaikan Pangkat Otomatis Bagi PNS

Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI telah merubah mekanisme pelayanan proses kenaikan pangkat pegawai negeri sipil (PNS). Mulai tahun ini BKN menerapkan sistem kenaikan pangkat secara otomatis setiap empat tahun tanpa harus melalui mekanisme pengusulan seperti yang diterapkan selama ini.

“Paradigmanya harus dirubah melayani. BKN bersama BKD (Badan Kepegawaian Daerah) tugasnya meningkatkan nilai tambah PNS agar pelayan publik bisa maksimal dalam memberikan layanan. Bagaimana mau memberikan layanan maksimal jika PNS sibuk urusi kenaikan pangkat. Sebaliknya, bagaimana mau naik pangkat jika sibuk memberikan pelayanan,” kata Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Aria Wibisana, di Samarinda, Kalimantan Timur, Selasa (12/5) kemarin.

Bima Aria menjelaskan, kebijakan tersebut dilakukan dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi (RB) dalam bidang kepegawaian. Pegawai tidak perlu lagi dibuat sibuk mengusulkan kenaikan pangkat, karena BKN setiap empat tahun mengulkan daftar nama pegawai yang dianggap layak naik pangkat ke BKD.

Dengan demikian, BKN hanya menunggu konfirmasi BKD terkait kinerja dan perilaku pegawai bersangkutan. Apakah sedang menjalani hukuman displin pegawai atau tidak. Jika tidak bermasalah maka bisa segera diproses kenaikan pangkatnya.

Bima berpendapat, mekanisme seperti sekarang melalui usulan atasan langsung ke BKD untuk kemudian diproses sering kali merugikan pegawai bersangkutan. “Ada kasus terlambat 6 bulan hingga setahun. Ke depan kenaikan pangkat akan otomatis. Tidap perlu lagi repot mengusulkan, apalagi mengalami keterlambatan,” yakinnya.

Ke depan, sambung Bima, BKN akan mengirimkan daftar nama PNS yang akan naik pangkat pada periode tertentu enam bulam sebelumnya. Pun demikian untuk daftan nama PNS yang akan pensiun. Akan disampaikan daftarnya setahun sebelum waktu berlakunya.

Dengan demikian, Setidaknya PNS bersangkutan bisa segera memproses pemberkasannya agar saat jatuh tempo, baik naik pangkat maupun pensiun sudah bisa menerima haknya. Mereka yang naik pangkat bisa menerima pendapatan sesuai kepangkatannya, dan yang pensiun langsung bisa menerima uang pensiunnya tepat hari jatuh temponya.

“Sama halnya untuk pemberkasannya, cukup dilakukan secara online. Tidak perlu bawa berkas bertumpuk ke BKN. Makanya BKD diharap secara intensif melaksanakan pelayanan online untuk mempercepat pelayanan,” pesan Bima.

Wakil Kepala BKN itu menilai, Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin sebagai perwakilan BKN di daerah siap mengawal pelaksanaannya. Bila perlu pelatihan, BKN dipastikan siap mendukung menyiapkannya sebagai bagian upayab mempercepat pelayanan bgai pegawai.

“Di BKN ada standar pelayanan sesuai ISO yang dimiliki. Maksimal pelayanan harus selesai dalam 20 hari kerja. Ini harus konsiten dilaksanakan hingga ke daerah,”tambahnya.(diskominfo kaltim/es)

Sumber : 

http://setkab.go.id/tidak-perlu-nunggu-usulan-bkn-berlakukan-sistem-kenaikan-pangkat-otomatis-bagi-pns/

SELAMAT DAN SUKSES KELAS XII SMK NEGERI 1 DEPOK TP 2014-2015

SELAMAT DAN SUKSES KELAS XII SMK NEGERI 1 DEPOK TP 2014-2015

Pengumuman Kelulusan Ujian Nasional

Kelas XII SMK Negeri 1 Depok

Tahun Pelajaran 2014 - 2015

Bisa Unduh disini :

https://app.box.com/s/c81rzlmo90wk7863xy02hjy6jxmeunba

POS KRITERIA KELULUSAN UJIAN NASIONAL SMK NEGERI 1 DEPOK TAHUN PELAJARAN 2014 / 2015

PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR  

KRITERIA KELULUSAN UJIAN NASIONAL

SMK NEGERI 1 DEPOK

TAHUN PELAJARAN 2014 / 2015

 

A.     Latar Belakang

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (6), Pasal 67 ayat (3), dan Pasal 72 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik, Penyelenggaraan Ujian Nasional, dan Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah/ Pendidikan Kesetaraan pada SMP/MTs atau Yang Sederajat dan SMA/MA/SMK atau Yang Sederajat;

Untuk menjamin kelancaran Penetapan Kriteria Kelulusan Ujian Nasional ini, maka  perlu  menetapkan Prosedur Operasional Standar Kriteria Kelulusan Ujian Nasional SMK Negeri 1 Depok Tahun Pelajaran 2014/2015

B.     Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).

2.  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496).

3.  Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Standar Penilaian Pendidikan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah

4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
5. Undang Undang Nomor 25  Tahun  2009 tentang  Pelayanan  Publik (LembaranNegara RepublikIndonesia Tahun 2009 Nomor  112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);

7.  Permendikbud No 114 tahun 2014 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik

8.  Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 15);

9.  Permendikbud No 5 tahun 2015 tentang Kriteria Kelulusan Ujian Nasional

10. Keputusan-keputusan Menteri yang menyangkut SMK;

a.  Kepmen Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. 5786/1989 dan No. 28/SE/1989

b.  Surat Edaran bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kep.BAKN No.5786/MPK/1989 dan No. 28/SE/1989.

c.   Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 323/U/1997 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Sistem Ganda pada Sekolah Menengah Kejuruan.

d.  Kepmen Diknas RI No. 044/U/2002 Tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.

e.  Permendikbud No. 66 th 2013 tentang Standar Penilaian.

f.   Permendikbud No. 81a th 2013 tentang Implementasi Kurikulum 2013.

g.  Kep Dirjen Dikmen Dikbud No. 781/D/KP/2013 tentang Bentuk dan Tata Cara Penyusunana Laporan Pencapaian Peserta Didik SMK

C.    Defenisi Operasional

Dalam prosedur operasional standar kenaikan kelas ini yang dimaksud dengan:

1.    POS Kriteria Kelulusan Ujian Nasional adalah syarat-syarat yang yang harus dipenuhi oleh siswa untuk dapat diyatakan Lulus dalam Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2014-2015

2.    POS  Kriteria Kelulusan UN  ini  merupakan  dasar  dan  acuan  dalam penentuan Kelulusan Ujian Nasional SMK Negeri 1 Depok Tahun Pelajaran 2014/2015.

3.    Ujian Nasional yang selanjutnya disebut UN adalah kegiatan pengukuran dan penilaian pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu.

4.    Ujian Kompetensi Keahlian  selanjutnya di sebut  UKK adalah ujian nasional yang terdiri atas ujian teori dan ujian praktik kejuruan

5.    Nilai Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan selanjutnya disebut Nilai S/M/PK adalah nilai gabungan antara Nilai Ujian S/M/PK dan rata-rata nilai rapor atau rata-rata nilai derajat kompetensi (NDK).

6.    Nilai Ujian Nasional yang selanjutnya disebut Nilai UN adalah nilai yang diperoleh peserta didik dari UN.

7.    Kriteria Kelulusan adalah persyaratan pencapaian minimal Standar Kompetensi Lulusan dari semua mata pelajaran untuk dinyatakan lulus dari satuan pendidikan

8.    Badan Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disebut BSNP adalah badan mandiri dan profesional yang bertugas untuk menyelenggarakan UN

9.    Kisi-kisi UN adalah acuan dalam pengembangan dan perakitan soal UN yang disusun berdasarkan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar dalam Standar Isi Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

10. Sertifikat Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disebut SHUN adalah surat keterangan yang berisi Nilai UN serta tingkat capaian kompetensi lulusan

11. Prosedur Operasi Standar yang selanjutnya disebut POS adalah urutanlangkah baku yang mengatur teknis pelaksanaan UN dan Ujian S/M/PK yang ditetapkan oleh BSNP.

D.     Tujuan dan Manfaat

Adapun tujuan dibuatnya POS ini adalah untuk memberikan pedoman terhadap sekolah secara umun, dan khususnya guru dalam memutuskan “ Lulus “  atau  “ Tidak Lulus “ seorang dalam suatu lembaga pendidikan. Disamping itu POS ini bermanfaat untuk memberikan informasi kepada warga sekolah tentang mekanisme penentuan “ Kelulusan “, serta memberikan rambu-rambu tentang proses Kelulusan bagi wali kelas dan rapat majelis guru yang berpedoman pada petunjuk BSNP.

E.     Prosedur Penetapan Kelulusan Berdasarkan Permendikbud No 5 Tahun 2015 tentang Kriteria Kelulusan

Bab II Pasal 2 :

1.    Peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan setelah:

a.    menyelesaikan seluruh program pembelajaran;

b.    memperoleh nilai sikap/perilaku minimal baik; dan

c.    lulus Ujian Sekolah ( US )

2.    Kelulusan peserta didik dari Ujian S/M sebagaimana dimaksud pada ayat ditetapkan oleh satuan pendidikan ( melalui Rapat Dewan Guru/Pendidik

3.    Kelulusan peserta didik dari Ujian PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi

4.    Kelulusan peserta didik ditetapkan setelah satuan pendidikan menerima hasil UN peserta didik yang bersangkutan

Pasal 3

1.    Penyelesaian seluruh program pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, untuk peserta didik:

a.    SMP/MTs dan SMPLB apabila telah menyelesaikan pembelajaran dari kelas VII sampai dengan kelas IX;

b.    SMA/MA/SMAK/SMTK, SMALB, dan SMK/MAK apabila telah menyelesaikan pembelajaran dari kelas X sampai dengan kelas XII;

c.    SMP/MTs dan SMA/MA/SMAK/SMTK yang menerapkan sistem kredit semester (SKS) apabila telah menyelesaikan seluruh mata pelajaran yang dipersyaratkan; dan

d.    Program Paket B/Wustha dan Program Paket C, apabila telah menyelesaikan keseluruhan derajat kompetensi masing-masing jenjang program.

2.    SMP/MTs dan SMA/MA/SMAK/SMTK yang menerapkan sistem SKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus memiliki izin dari dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota atau kantor wilayah kementerian agama provinsi/kantor kementerian agama kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan masing-masing.

3.    Ketentuan keikutsertaan peserta didik dari sekolah penyelenggara sistem SKS

Pasal 4

1.    Kriteria kelulusan peserta didik dari Ujian S/M untuk semua mata pelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c ditetapkan oleh satuan pendidikan berdasarkan perolehan Nilai S/M.

2.    Kriteria kelulusan peserta didik dari Ujian PK untuk semua mata pelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi berdasarkan perolehan Nilai PK dari PKBM/kelompok belajar pada SKB

3.    Kriteria kelulusan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mencakup minimal rata-rata nilai dan minimal nilai setiap mata pelajaran yang ditetapkan oleh satuan pendidikan.

4.    Nilai S/M/PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diperoleh dari gabungan:

a.    Rata-rata nilai rapor dengan bobot 50% (lima puluh persen) sampai dengan 70% (tujuh puluh persen):

o      semester I sampai dengan semester V atau yang setara pada SMP/MTs, SMPLB, dan Paket B/Wustha;

o      semester III sampai dengan semester V atau yang setara pada SMA/MA/SMAK/SMTK, SMALB, SMK/MAK, dan Paket C;

o      semester I sampai dengan semester V atau yang setara bagi SMP/MTs dan SMA/MA/SMAK/SMTK yang menerapkan sistem SKS.

b.     Nilai Ujian S/M/PK dengan bobot 30% sampai dengan 50% (lima puluh persen).

5.    Total bobot nilai rapor dan nilai Ujian S/M/PK 100% (seratus persen).

6.    Nilai S/M/PK dilaporkan dalam rentang nilai 0 (nol) sampai dengan 100 (seratus).

7.    Tingkat pencapaian kompetensi lulusan disusun dalam kategori sebagai berikut.

a.    sangat baik, jika nilai lebih dari 85 (delapan puluh lima) dan kurang dari atau sama dengan 100 (seratus);

b.    baik, jika nilai lebih dari 70 (tujuh puluh) dan kurang dari atau sama dengan 85 (delapan puluh lima);

c.    cukup, jika nilai lebih dari 55 (lima puluh lima) dan kurang dari atau sama dengan 70 (tujuh puluh); dan

d.    kurang, jika nilai kurang dari atau sama dengan 55 (lima puluh lima).

Pasal 5

Kelulusan peserta didik  ditetapkan oleh setiap satuan pendidikan yang bersangkutan dalam rapat dewan guru.

F.     Mekanisme Penentuan Kelulusan

Kriteria Kelulusan Ujian Nasional TP 2014-2015

Kriteria Kelulusan Ujian Nasional ditentukan oleh Satuan Pendidikan berdasarkan karakteristik Satuan Pendidikan.

Contoh :

Peserta didik dinyatakan “ Lulus “ apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1.    Kriteria kelulusan peserta didik dari Ujian Sekolah untuk semua mata pelajaran ditetapkan oleh sekolah berdasarkan perolehan Nilai Ujian Sekolah

2.    Menyelesaikan seluruh program pembelajaran dengan nilai minimal “ Baik “

3.    Memperoleh Nilai Sikap dan Prilaku minimal “ Baik “

4.    Lulus Uji Kompetensi Kejuruan

5.    Nilai Sekolah diperoleh dari gabungan: Rata rata Nilai Rapor ( Semester III, IV dan V ) dengan Bobot 60 % dan Nilai Ujian Sekolah dengan Bobot 40 %

6.    Lulus Ujian Sekolah untuk semua Mata Pelajaran

7.    Kriteria kelulusan peserta didik untuk Ujian Nasional (UN)

a.    NA setiap mata pelajaran yang diujinasionalkan paling rendah 4,0 (empat koma nol); dan

b.    rata-rata NA untuk semua mata pelajaran paling rendah 5,5 (lima koma lima).

G.    Distribusi Kegunaan POS

POS ini ditujukan terhadap pihak-pihak berikut:

1.         Kepala SMK 1 Negeri 1 Depok  sebagai Penanggungjawab.

2.         Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum

3.         Wakil Kepala Sekolah Bidang Manajemen Mutu

4.         Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan

5.         Wakil Kepala Sekolah Bidang Hubungan Masyarakat dan Industri

6.          Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana Prasarana

7.         Ketua Kompetensi Keahlian/Jurusan

8.         Guru BP

9.         Guru dan Wali kelas.

10.      Siswa dan Orang Tua / Wali

11.      Pengawas Pembina SMK Negeri 1 Depok

12.      Pengawas Mata Pelajaran Adaptif, Normatif, dan Produktif

13.      Dinas Pendidikan Kota Depok

14.      Pemangku Kepentingan (Stakeholder) / Du/Di dan lainnya.

H.     Unsur-unsur yang menyetujui

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah YME dan terimakasih terhadap pihak pihak yang telah membantu dan bekerjasama dalam penyusunan POS Kriteria Kelulusan Ujian Nasional SMK Negeri 1 Depok, Tahun Pelajaran 2014-2015

Menetapkan dan Memutuskan Pemberlakuannya sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di  : Depok

Pada Tanggal : 15 Mei 2015

Unsur-Unsur Yang Menyetujui :

Kepala  SMK Negeri 1 Depok	Wakil Kepala Sekolah  Bid.  Manajemen Mutu	Wakil Kepala Sekolah Bid.  Kurikulum
Rochmatul Cholil, S.Pd, MM NIP, 196701062003121002	Drs. Busra Elgeri, MM NIP,196312182007011003	Nanang Suwandi, ST NIP,197910312009021002